uu telekomunikasi. 2 127 penyiaran jika revisi UU Penyiaran diberlakukan dan 2) Mengetahui dampak dan manfaat dari digitalisasi penyiaran bagi masyarakat dan stakeholder penyiaran dibanding-kan dengan UU Penyiaran yang masih berlaku. uu telekomunikasi

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus,” urai Adrian. Demikian pula Pasal 31 ayat UU ITE menyebutkan ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 52 dan 53 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi masih bermunculan. +62 811-1595-307. Pasal 6 Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi Namun dalam rangka perkembangan telekomunikasi, maka UU No. Asas-asas Regulasi Telekomunikasi Asas-asas Penyelenggaraan Telekomunikasi : 1. Seperti diketahui, terdapat sejumlah perubahan bunyi pasal UU 36/1999 di UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Rencananya pembahasan akan dilakukan pada masa persidangan ke-5. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi masih berlaku. Singkatnya, UU ini memiliki cita-cita yang mulia. Liputan6. Pemisahan fungsi. Sanksi atas perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 56 UU Telekomunikasi). portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Meski belum terbukti ada operator telekomunikasi Indonesia yang bekerja sama melakukan penyadapan, namun Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memberikan warning bila terbukti akan dikenai sanksi pidana. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 7. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “…. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi Menetapkan : PERPU No. Tempat Penetapan. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Muhammad Arif mengatakan UU Ciptaker memberi dampak positif dalam pengembangan jaringan telekomunikasi di Tanah Air. UU Penyiaran mewajibkan radio dan TV baik komersial (Swasta), komunitas, publik maupun jasa penyiaran Setelah berlakunya UU No. Teknologi. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim Jaringan Telekomunikasi. Sanksi jika. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1989. Akibatnya, tindakan penyadapan oleh penegak hukum. Minggu, 20 Maret 2022 02:29 WIB Penulis: Fahdi FahleviBerdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. UU Nomor 27 Tahun 2022. Baca juga: Ahli: Negara Harus Atur Konten OTT Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020). Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Pasal 10 . 0%. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam. Karena itu dalam makalah saya ini, saya akan membahas tentang dasar dan dasar sistem. 3 Tahun 1989 tentang. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; 3. Ahli dari pemerintah absen sidang uji UU Telekomunikasi. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; 2. 000,-7. Demikian pula Pasal 31 ayat UU ITE menyebutkan ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. Uu telekomunikasi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai aturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika. Dasar Kelahiran UUD Undang-Undang Telekomunikasi lahir di akhir periode Orde Baru, pada tahun 1999. Isinya membahas teknis dan nonteknis. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/PER/M. Pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam Pasal 2 s. "Kebutuhan UU KKS sebenarnya sama dengan UU PDP, sudah sangat mendesak. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit. CIPTA KERJA. Judul. Memang benar,. TELEKOMUNIKASI - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Salah satu Undang-Undang (UU) yang direvisi dalam UU Nomor 11 tahun. 16/PER/M. Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi; Mengingat : 1. Penyelenggaraan Komunikasi. penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus,” urai Adrian. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) 5. Dan Smartfren juga mendapatkan spektrum 30 MHz di pita 2,3 GHz tanpa proses pelelangan. Ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi No. Di luar UU Telekomunikasi, beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang tindak penyadapan antara lain UU No. Pelayanan di bidang Jasa Telekomunikasi meliputi pelayanan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta (PT), atau Koperasi) untuk memperoleh Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Untuk mempercepat. Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan a day ago. 36 tentang telekomunikasi mempunyai salah satu tujuan yang berisikan upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan. Hal senada juga dikatakan Habermas (Edgar, 2006) yang mengingatkan agar setiap pihak mengedepankan komunikasi dan diskusi rasional dalam pengambilan keputusan. 2000. T. Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok ” UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI. Plate menyatakan hal itu membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja. Menurut UU No. Pasal 20: Transaksi elektronik pada saat penawaran yang dikirim oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”) secara jelas mengatur bahwa orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Undang-undang (UU) tentang Telekomunikasi. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRIIYANTO bin MACHALIsecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukantindak pidana Telekomunikasi yaitu) menyelenggarakanSiaran radio menggunakan spectrum frekuensi rtadio danorbit satelit tanpa ijin pemerintah sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat 1 UU RI No. Komunikasi Satu Arah (Simplex). 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. 62, peraturan. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi. Indonesia,. 36 Tentang Telekomunikasi: Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan. 36 Tahun 1999 atau melakukan perombakan secara besar-besaran. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. PERMENKOMINFO No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Intemational Telecommunication Union Concerning the ITU Area Office in Jakarta). Ada dua opsi untuk melahirkan UU Telekomunikasi kekinian, yaitu dengan merevisi UU No. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Kalau tidak sharing maka kita akan kesulitan. 66) Menjadi Undang-Undang Regulasi Keamanan Telekomunikasi. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, UU Telekomunikasi dan UU ITE dapat diberlakukan dan tercantum pada pasal 40 dalam UU Telekomunikasi yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara. Baca juga: Ahli: Negara Harus Atur Konten OTT2022. Penyebabnya adalah untuk implementasi 5G diperlukan alokasi spektrum frekuensi minimal 100 MHz per operator. Badan/Pengarang. 2 127 penyiaran jika revisi UU Penyiaran diberlakukan dan 2) Mengetahui dampak dan manfaat dari digitalisasi penyiaran bagi masyarakat dan stakeholder penyiaran dibanding-kan dengan UU Penyiaran yang masih berlaku. 52/HM/KOMINFO/04/2023 Senin, 10 April 2023 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Implementasi UU Cipta Kerja – yang semangatnya adalah mempercepat proses perijinan, mendorong investasi yang lebih sehat dan lebih memadai – memiliki tiga perubahan yang fundamental yang mencakup pos, telekomunikasi dan penyiaran. Bagian ini mencabut pasal 34-37 UU nomor 52 tahun 2000. • Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup UU tentang hak cipta • Mahasiswa mengetahui prosedur pendaftaran HAKI di Depkumham. Dugaan keterlibatan Inggris dalam pembantaian. Salah satu yang diatur dalam Omnibus law ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 1. Indonesia yang merupakan salah satu inisiator OGP. TELEKOMUNIKASI . 107, TLN No. UU No. Undang-Undang No. telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor. Asal tahu saja, dalam UU Telekomunikasi No. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengkritik. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. UU Nomor 19 Tahun 2016. TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat tersebut antara lain terjadi pada. KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan/atau Pasal 52 UU No. Pasal 4 Ayat 1 Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri (Pasal 2). UU No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menterisarana telekomunikasi, manusia mengadakan saling tukar informasi jarak jauh, baik secara lisan (telepon, interkom, radio amatir), tulisan (telegram, teleks, faksimili), maupun audio-visual (televisi). PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran merupakan payung hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejatinya, UU No 11/2008 ini disusun atas dasar motivasi untuk melindungi hak cipta, melindungi transaksi perdagangan online, melindungi proses transfer perbankan dan perlindungan dari peretas komputer. UMUM . Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, keberadaan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi No. Usia UU Telekomunikasi sudah lebih dari 20 tahun sedangkan spektrum sharing dan network sharing diperlukan untuk mendukung teknologi yang akan masuk ke Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7. Permenkominfo No. 29 7 Kata Hertz diambil dari nama Heinrich Hertz, Ilmuwan Jerman yang pertama kali membuktikan Teori Gelombang Elektromagnetik. Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kominfo Apresiasi Putusan MK. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Mencabut : UU No. Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak pribadi. TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil. Pasal 15 ayat (1) UU No. Peraturan Perundang-undangan. 8. "Kita kontrol supaya digital dividennya tidak lari-lari, karena UU Telekomunikasi kan tidak diubah, yang diubah dulu itukan UU Penyiarannya. Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Selasa (16/2/2021), Plt. 3/1989 tentang Telekomunikasi jo. KETENTUAN PENUTUP METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya; Undang-Undang Telekomunikasi (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. 1. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi UU No. junctoPeraturan dan Regulasi pada UU No. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Didalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Didalam UU No. Diatur dengan UU No. 1999 terdapat pasal yang menyebutkan tentang azas dan tujuan yaitu terdapat pada. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. Mata Kuliah Standard dan Keandalan juga mempelajari standard dan regulasi di bidang Komunikasi. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Hukum Telematika UEU ©2015 by Men Wih W. Anak-anak yang terbuka dengan orangtuanya akan lebih ekspresif,. Adapun jika merujuk dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 42 UU Telekomunikasi sebagaimana Anda sebutkan, pasal tersebut merujuk pada pengguna kartu seluler baik pra bayar maupun pasca bayar. Telekomunikasi ada1ah setiap pemancaran, pengiriman, dan tau penerimaan dari setiap informasi dalama bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi… ( Kurniawan Hendratno) ║ 257 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI. 36/1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi Baru). 36 telekomunikasi berisikan sembilan bab yang mengatur hal-hal berikut ini; Azas dan tujuan telekomunikasi, pembinaaan, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. 36 Tahun 1999 tentang. PERUNDANG-UNDANGAN TELEKOMUNIKASI 1 NASKAH SATUAN PENDIDIKAN – DIKBANGSPES TEKOM - PERUNDANG-UNDANGAN TELEKOMUNIKASI 2 JP (90 menit) Pengantar Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan,. Secara hukum, di samping UU dan PP tersebut, referensi yuridis yang menjadi acuan pemerintah dalam pemberlakuan penghitungan tarif interkoneksi adalah di antaranya Keputusan Menteri Parpostel No. Sebelum sektor telekomunikasi demikian marak, regulasi di sektor ini adalah UU No. Setelah berlakunya UU No. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Plate mengatakan, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa hal fundamental untuk sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. Karena itu, pasal itu sama sekali. Perekaman Pemakaian Fasilitas Telekomunikasi yaitu perekaman yang dilakukan penyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat wajib (mandatory) untuk keperluan pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri, seperti perekaman rincian data tagihan (billing) dan. UU Telekomunikasi Tiahun 1999 telah mengatur perubahan-perubahan tersebut antara lain : 'l . bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upayaRegulasi mengenai penyiaran di bidang telekomunikasi Indonesia sudah. Penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari penyelenggara jaringan telekomunikasi, maka masyarakat umum tidak pernah dibebankan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) beserta. Keseriusan ini karena keterkaitannya dengan UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Status: Hanya untuk pelanggan Telekomunikasi Ditetapkan: 08 September 1999 Berlaku: 08 September 2000 Sembunyikan Download Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 36. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat tak hanya terbatas pada bidang. Peraturan Perundang-undangan. E. Penyadapan HP Melanggar UU ITE. Indonesiabaik. "Untuk PP 53/2000, revisi dilakukan agar penggunaan spektrum frekuensi semaksimal mungkin dapat mendukung program. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. Bahkan, bisa dibilang implementasi 5G pun bisa terhambat jika masalah network sharing dan spectrum sharing tak juga diatur oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 8 & 11 UU Telekomunikasi Baru penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak saja dapat dilakukan oleh Pemerintah,. Pasal 2 Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki payung hukum baru. TB Simatupang No. Upaya itu untuk mendukung perekonomian. Smartfren mendapat sanksi pelanggaran frekuensi radio melanggar pasal - pasal berikut: Ketentuan dan Sanksi Penggunaan Frekuensi Radio. Dan menurutnya, revisi UU Telekomunikasi secara komprehensif sebenarnya juga bisa berjalan lebih cepat. detikInet Selasa, 26 Sep 2023 17:45 WIB Menkominfo Sebut Pembuat Sticker Wajah di WA Bisa Terjerat UU ITE. KETENTUAN PIDANA 8. UU tersebut menambah beberapa ketentuan dalam tiga undang-undang yaitu, UU No. April 20, 2014. Lahirnya Undang-Undang (UU) No.